Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“ Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”
Demikianlah Bunyi sumpah/Janji yang diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sumpah/ Janji idealnya harus ditepati karena Sumpah/janji adalah amanat yang harus ditunaikan. Sebagai manusia, wajar kalau hal itu tidak dapat dilaksanakankan sepenuhnya. Akan tetapi Sebagai "wakil " Tuhan yang dipercayakan oleh rakyat seharusnya Presiden, suka tidak suka mau tidak mau wajib menepatinya. Supaya tidak muncul kesan Presiden seorang yang hanya mengumbar janji. Berikut Janji Presiden SBY yang ditepati dan atau tidak ditepatinya.
1. Janji Tidak Menaikan Minyak
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada APBN tahun 2008. Penegasan tersebut disampaikan Presiden usai melantik Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) baru, Laksamana Madya Sumardjono, di Istana Negara, Rabu (7/11) siang. “Tidak ada opsi itu, karena kita cari solusi yang lain, yang cespleng. Paling tidak mengurangi dampak tanpa harus menimbulkan permasalahan pada masyarakat luas. Insya Allah kita carikan jalan terbaik,” kata Presiden kepada wartawan.
Pemerintah, lanjut Presiden SBY, akan terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi harga minyak yang kian melambung. “Kita lakukan langkah-langkah domestik, kebijakan yang lain, supaya kita bisa mengatasi. Ada solusi, tidak mengguncangkan perekonomian kita, tidak mengubah anggaran pembelanjaan kita. Itu yang sedang kita lakukan, yang pada saatnya kalau memang begini terus dan lebih tinggi lagi, tentu akan ada yang kita lakukan secara signifikan,” kata Presiden SBY. (Sumber:http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/23/0900384/
janji.presiden.sby.soal.bbm)
Tetapi janji itu tidak ditepati, Pemerintah tetap menaikan BBM.
2. Komitmen Memangkas Separuh Emisi Indonesia
Pada pertemuan G-8 di Tokyo di depan masyarakat internasional presiden mengutarakan komitmen Indonesia untuk memangkas separuh emisi indonesia dari deforestasi pada 2009. Tetapi komitmen ini berbanding terbalik dengan rencana yang di umumkan departemen pertanian dan departemen kehutan untuk membuka kawasan-kawasan hutan dan lahan gambut untuk dikonversi menjadi bahan kertas dan kelapa sawit. keputusan ini menjadikannya mustahil bagi Presiden untuk memenuhi komitmen.(sumber:http://www.satudunia.net/?q=content/
greenpeace-tagih-janji-presiden-sby-terkait-perubahan-iklim)
3.janji SBY untuk membangun demokrasi melalui kebijakan antidiskriminasi
Akan tetapi, di masa SBY, kebijakan yang diskriminatif dan antipluralisme sangat menonjol, khususnya dalam bidang agama. Terutama terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas. Indikator: Pengabaian hak-hak sipil para penghayat kepercayaan, penyerangan terhadap Ahmadiyah, penutupan gereja-gereja Kristen, dan penangkapan para pimpinan aliran-aliran baru: Lia Eden, Al-Qiyadah, dan lain-lain. Akibatnya, timbul konflik horisontal: kelompok mayoritas menyerang minoritas dengan dalih fatwa MUI.
Sepanjang sejarah RI, baru SBY presiden yang tunduk pada fatwa MUI. Padahal, fatwa MUI tidak punya tempat dalam struktur hukum di Indonesia. Mestinya dia hanya berpedoman pada Pancasila dan UUD ‘45 yang menjamin kemerdekaan setiap warga untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. (Sumber:http://janjisbyjk.blogspot.com/)
4. Janji Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo
SIDOARJO, SABTU - Warga korban lumpur Lapindo siap berunjuk rasa lagi di Jakarta. Mereka akan menuntut pembayaran ganti rugi pembayaran 80 dan 20 persen yang dijanjikan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebagai juru bayar PT Lapindo Brantas.
"Sekitar 1.800 warga akan berangkat ke Jakarta pada Minggu (8/3) pagi untuk mendesak pemerintah pusat terkait pembayaran ganti rugi yang dijanjikan PT Minarak sebesar Rp 30 juta per bulan, bukan Rp 15 juta per bulan," kata koordinator aksi, Sumitro ketika ditemui di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Sabtu.
Menurut Sumitro, tujuan utama datang ke Jakarta adalah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami ingin menagih kepada Pak Presiden terkait proses pembayaran ganti rugi 20 persen dan 80 persen," katanya.
Mereka berharap ada kepastian soal ganti rugi sebelum pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar. Pemerintah berjanji kalau penyelesaian ganti rugi akan selesai pada akhir 2009."Kami ingin menuntut janji yang diucapkan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan," katanya.
Rencananya, mereka akan berangkat ke Jakarta dengan menumpang kereta api dari Surabaya. Sesampainya di Jakarta mereka akan langsung menuju Tugu Proklamasi, dan selanjutnya melakukan aksi di Istana Negara pada Selasa (10/3). (Sumber Berita :http://regional.kompas.com/read/xml/2009/03/07/19412472/
Besok..Korban.Lapindo.Tagih.Janji.Presiden)
5. JANJI MEMBERIKAN PENGOBATN GRATIS PENDERITA KANGKER
“ Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”
Demikianlah Bunyi sumpah/Janji yang diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sumpah/ Janji idealnya harus ditepati karena Sumpah/janji adalah amanat yang harus ditunaikan. Sebagai manusia, wajar kalau hal itu tidak dapat dilaksanakankan sepenuhnya. Akan tetapi Sebagai "wakil " Tuhan yang dipercayakan oleh rakyat seharusnya Presiden, suka tidak suka mau tidak mau wajib menepatinya. Supaya tidak muncul kesan Presiden seorang yang hanya mengumbar janji. Berikut Janji Presiden SBY yang ditepati dan atau tidak ditepatinya.
1. Janji Tidak Menaikan Minyak
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada APBN tahun 2008. Penegasan tersebut disampaikan Presiden usai melantik Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) baru, Laksamana Madya Sumardjono, di Istana Negara, Rabu (7/11) siang. “Tidak ada opsi itu, karena kita cari solusi yang lain, yang cespleng. Paling tidak mengurangi dampak tanpa harus menimbulkan permasalahan pada masyarakat luas. Insya Allah kita carikan jalan terbaik,” kata Presiden kepada wartawan.
Pemerintah, lanjut Presiden SBY, akan terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi harga minyak yang kian melambung. “Kita lakukan langkah-langkah domestik, kebijakan yang lain, supaya kita bisa mengatasi. Ada solusi, tidak mengguncangkan perekonomian kita, tidak mengubah anggaran pembelanjaan kita. Itu yang sedang kita lakukan, yang pada saatnya kalau memang begini terus dan lebih tinggi lagi, tentu akan ada yang kita lakukan secara signifikan,” kata Presiden SBY. (Sumber:http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/23/0900384/
janji.presiden.sby.soal.bbm)
Tetapi janji itu tidak ditepati, Pemerintah tetap menaikan BBM.
2. Komitmen Memangkas Separuh Emisi Indonesia
Pada pertemuan G-8 di Tokyo di depan masyarakat internasional presiden mengutarakan komitmen Indonesia untuk memangkas separuh emisi indonesia dari deforestasi pada 2009. Tetapi komitmen ini berbanding terbalik dengan rencana yang di umumkan departemen pertanian dan departemen kehutan untuk membuka kawasan-kawasan hutan dan lahan gambut untuk dikonversi menjadi bahan kertas dan kelapa sawit. keputusan ini menjadikannya mustahil bagi Presiden untuk memenuhi komitmen.(sumber:http://www.satudunia.net/?q=content/
greenpeace-tagih-janji-presiden-sby-terkait-perubahan-iklim)
3.janji SBY untuk membangun demokrasi melalui kebijakan antidiskriminasi
Akan tetapi, di masa SBY, kebijakan yang diskriminatif dan antipluralisme sangat menonjol, khususnya dalam bidang agama. Terutama terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas. Indikator: Pengabaian hak-hak sipil para penghayat kepercayaan, penyerangan terhadap Ahmadiyah, penutupan gereja-gereja Kristen, dan penangkapan para pimpinan aliran-aliran baru: Lia Eden, Al-Qiyadah, dan lain-lain. Akibatnya, timbul konflik horisontal: kelompok mayoritas menyerang minoritas dengan dalih fatwa MUI.
Sepanjang sejarah RI, baru SBY presiden yang tunduk pada fatwa MUI. Padahal, fatwa MUI tidak punya tempat dalam struktur hukum di Indonesia. Mestinya dia hanya berpedoman pada Pancasila dan UUD ‘45 yang menjamin kemerdekaan setiap warga untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. (Sumber:http://janjisbyjk.blogspot.com/)
4. Janji Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo
SIDOARJO, SABTU - Warga korban lumpur Lapindo siap berunjuk rasa lagi di Jakarta. Mereka akan menuntut pembayaran ganti rugi pembayaran 80 dan 20 persen yang dijanjikan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebagai juru bayar PT Lapindo Brantas.
"Sekitar 1.800 warga akan berangkat ke Jakarta pada Minggu (8/3) pagi untuk mendesak pemerintah pusat terkait pembayaran ganti rugi yang dijanjikan PT Minarak sebesar Rp 30 juta per bulan, bukan Rp 15 juta per bulan," kata koordinator aksi, Sumitro ketika ditemui di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Sabtu.
Menurut Sumitro, tujuan utama datang ke Jakarta adalah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami ingin menagih kepada Pak Presiden terkait proses pembayaran ganti rugi 20 persen dan 80 persen," katanya.
Mereka berharap ada kepastian soal ganti rugi sebelum pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar. Pemerintah berjanji kalau penyelesaian ganti rugi akan selesai pada akhir 2009."Kami ingin menuntut janji yang diucapkan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan," katanya.
Rencananya, mereka akan berangkat ke Jakarta dengan menumpang kereta api dari Surabaya. Sesampainya di Jakarta mereka akan langsung menuju Tugu Proklamasi, dan selanjutnya melakukan aksi di Istana Negara pada Selasa (10/3). (Sumber Berita :http://regional.kompas.com/read/xml/2009/03/07/19412472/
Besok..Korban.Lapindo.Tagih.Janji.Presiden)
5. JANJI MEMBERIKAN PENGOBATN GRATIS PENDERITA KANGKER
Penderita Kanker Payudara di Nagrak Gunungputri
Janji SBY belum Ditepati, Diobati Sendiri
GUNUNGPUTRI - Penderitaan Hasnah (35) belum berakhir. Warga Desa Nagrak RT 01/02 Kecamatan Gunungputri itu menderita kanker payudara kronis. Bahkan, saat ini Hasnah yang rumahnya tak jauh dari kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dermawan. Sebelumnya, SBY pernah menjanjikan bakal memberikan pengobatan gratis saat Hasnah mengunjungi open house SBY. Namun, hingga kini janji Presiden SBY tak kunjung tiba. Itulah yang membuatnya terus berharap agar dapat meringankan beban penderitaannya. Terlebih dalam sehari dia mengeluarkan darah segar dari dalam tubuh sebanyak satu mangkok. (Sumber : http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MTk2MTU=&click=MTI=)
Bersambung...
GUNUNGPUTRI - Penderitaan Hasnah (35) belum berakhir. Warga Desa Nagrak RT 01/02 Kecamatan Gunungputri itu menderita kanker payudara kronis. Bahkan, saat ini Hasnah yang rumahnya tak jauh dari kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dermawan. Sebelumnya, SBY pernah menjanjikan bakal memberikan pengobatan gratis saat Hasnah mengunjungi open house SBY. Namun, hingga kini janji Presiden SBY tak kunjung tiba. Itulah yang membuatnya terus berharap agar dapat meringankan beban penderitaannya. Terlebih dalam sehari dia mengeluarkan darah segar dari dalam tubuh sebanyak satu mangkok. (Sumber : http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MTk2MTU=&click=MTI=)
Bersambung...
0 komentar:
Posting Komentar