Indonesia butuh Koalisi yang Oposisi

Indonesia butuh Koalisi yang Oposisi-Pasca PILPRES 2009 ada hal yang sangat menarik untuk kita ikuti yaitu mengenai bagimana sikap dari capres yang kalah dan kebijakan pasangan capres yang menang dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi pembantunya dalam memerintah, walaupun hasil real count belum selesai, Kubu SBY-Boediono sudang dianggap keluar sebagai pemenang. Hal ini didasarkan dari hasil Quikcaount dan hasil realcont sementara yang dilakukan KPU, dimana Pasangan SBY-Boediono memperoleh suara lebih dari 50 % yang artinya PILPRES 2009 hanya berlangsung satu putaran.

Dari kedua pasangan yang menjadi seteru SBY-Boediono hanya pasangan MEGA-PRO yang telah menentukan sikap tegas terhadap PILPRES 2009 yaitu bahwasanya PIlpres 2009 sarat dengan pelangaran yang mengarah kepada kecurangan yang sistemik, hal ini akan ditindak lanjuti melalalui jalur hukum dan siapa yang memenagkan pilpres 2009 ini MEGA-PRO masih menunggu hasil realcount dari KPU. Kemudian partai Pendukung Mega-Pro akan mengambil sikap oposisi dalam pemerintahan dan merupakan harga mati apabila mereka gagal memenangkan pilpres 2009 ini.

Sedangkan Kubu JK-WIN yang diusung oleh Partai GOLKAR dan HANURA,belum berani menentukan sikap politiknya, akan tetapi JK-WIN tetap akan mempertanyakan proses PILPRES 2009 dimana menurut mereka PILPRES 2009 sarat dengan pelanggaran yang mengarah kepada kecurangan yang sistemik. Mengenai Sikap koalisi ataukan oposisi mereka agak sedikit fleksibel dan kesannya menunggu bergeining posisition dari pihak pemenang.

Yang tak kalah menariknya adalah Kubu yang "mengclaim" mereka telah menang tidak begitu mempersoalkan permasalah yang terjadi pada proses PILPRES 2009 ini. Padahal sudah jelas sekali bahwa memang begitu banyak pelanggaran yang terjadi. Jadi kesannya mereka sedikit mengambil posisi aman.

KOALISI dan OPOSISI

Koalisi lebih cenderung kita artikan sebagai sikap politik yang mendukung dan didalam pemerintahan walupun ada juga koalisi oposisi seperti yang dilakukan oleh PDIP dan GERINDRA. Sedangkan Oposisi yaitu sikap politik yang menempatkan posisinya diluar dari pemerintah, hal ini bukan berarti sikap oposisi tidak mendukung pemerintah, akan tetapi lebih cenderung menjadi check and balancing dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini sangat perlu dalam sebuah demokrasi untuk menghindari kebijakan pemerintah yang sifatnya tidak pro terhadap rakyat. Sehingga dapat meminimalkan ke otoriteran dan kebijakn yang lebih mementingkan kepentingan kelompok.

Oposisi sebaiknya sebagai gerakan politik yang sifatnta kritis konstruktif, bukan kritis destruktif. Artinya opisisi dapat memberikan sebuah tawaran konsep membangun bangsa ini kearah yang lebih baik, bukan hanya sekedar mengkritisi kebijakan dan bahakan menolah kebijakan tanpa ada sebuah win-win solusition kepada pemerintah. Jadi dengan cara seperti ini maka dinamika kehidupan berdemokrasi dalam perjalan pembangunan nasional lebih dinamisn dan terarah serta stabil.

Demikian juga halnya dengan pemerintah yang berkuasa, jangan menganggap oposisi sebagai lawan yang sifatnya konfrontatif melainkan pemerintah yang berkuasa memaknai posisi oposisi ini menjadi sebuah mitra konstruktif yang dapat dijadikan sebagai cermin serta refleksi atas kebijakan-kebijakan yang telah mereka keluarkan. Pemerintah yang berkuasa harus menganggap bahwa oposisi ini merupakan koalisi mereka untuk membangun bangsa ini. Karena tidak selamanya Oposisi itu musuh dan koalisi itu adalah kawan yang paling pokok adalaha apalah kebijakan dan tawaran kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan bangsa indonesia yaitu menuju adil dan makmur oposisi dan koalisi tidak perlu dipersoalkan.

Indonesia tidak butuh koalisi yang hanya bisa berucap setuju begitu juga Indonesia tidak butuh Oposisi yang hanya bisa berucap tidak. Marilah kita sebagai bangsa yang berdaulat yang bersatu. berucap ya kalau itu benar dan berucap tidak kalau itu salah, dan mari kita berucap Indonesia hanya ada satu. Bersatulah Indonesia.