Dewan Perampok Rakyat - Berita tentang biaya pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menelan milyaran rupiah menguatkan kita bahwa Wakil-wakil kita ini masih belum peka terhadap situasi yang dihadapai bangsa ini. Ditengah masih tingginya angka kemiskinan dan pembangunan yang belum merata, para wakil-wakil kita yang terhormat ini menghabiskan dana milyaran rupiah hanya untuk membacakan beberapa penggal kalimat yaitu sumpah dan janji sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Sebagai wakil rakyat tentunya anggota DPR haruslah merakyat, artinya mereka harusnya peka terhadap situasi dan kondisi rakyat serta memperjuangkan situasi dan kondisi rakyat tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya bukan sebaliknya, hanya duduk dengar dan bicara bila ada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini dapat kita lihat dari perjuangan mereka selama ini. Banyak sekali kasus/kejadian yang membutuhkan suara rakyat yang dititipkan pada mereka tidak diperjuangkan, kasus lumpur lapindo, BBM yang naik,Kasus BLBI merupakan hanya sebagian contoh kecil. Ini berbanding terbalik bila ada kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka, mereka berjuang dengan sangat gigih, Kasus Bank century misalnya, kemudian penggodakan kembali UU pembrantasan Korupsi yang berindikasi terjadinya pengkebirian wewenang Komisi Pembratasan Korupsi.
Menjadi anggota DPR memang merupakan jabatan politis yang banyak diincar oleh orang. Terlepas dari apa yang menjadi motivasi dan latar belakang mereka yang jelas bahwa tidak sedikit seseorang yang telah menjadi anggota DPR, DPRD, kehidupan mereka berubah drastis terlebih-lebih dari segi finansial. Maka sangat wajarlah bila seseoarang Caleg pada Pemilu kemaren berani menghabiskan ratusan sampai dengan milyaran rupiah untuk dapat menjadi anggota di Gedung wakil rakyat. Dan bahkan bila dikalkulasi biaya pengeluaran sewaktu kampanye dan gaji dari seorang anggota dewan bisa minus alias rugi. Tapi Politik bukan matematik, karena pada politik 1+1 = Kesepakatan dengan memerphitungkan kepentingan dan laba rugi dari hal tersebut.
Biaya Pelantikan yang menelan dana milyaran rupih ini tentunya diambil dari rakyat, dan hal ini masih angka kecil, belum lagi biaya-biaya lainnya sewaktu menjalankan fungsinya seperti biaya "jalan-jalan" keluar negari, biaya sidang, tunjangan, dll sebagainya.
Suka tidak suka dengan kenyataan yang ada rakyat hanya dijadikan sebagai jembatan untuk kepentingan mereka keladang uang, rakyat dijadikan buruh yang diberi upah padahal rakyatlah yang memiliki ladang. Setelah diberi upah rakyat kembali diminta upeti dengan pajak, dan bahkan merampok hak-hak rakyat dengan bertopengkan kepentingan umum.
By: Don Sisco.P, SH
Artikel Terkait: Oposisi Rakyat Bersatu
Ketimpampangan Hak dan Kewajiban Rakyat Dan Negara
Sebagai wakil rakyat tentunya anggota DPR haruslah merakyat, artinya mereka harusnya peka terhadap situasi dan kondisi rakyat serta memperjuangkan situasi dan kondisi rakyat tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya bukan sebaliknya, hanya duduk dengar dan bicara bila ada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini dapat kita lihat dari perjuangan mereka selama ini. Banyak sekali kasus/kejadian yang membutuhkan suara rakyat yang dititipkan pada mereka tidak diperjuangkan, kasus lumpur lapindo, BBM yang naik,Kasus BLBI merupakan hanya sebagian contoh kecil. Ini berbanding terbalik bila ada kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka, mereka berjuang dengan sangat gigih, Kasus Bank century misalnya, kemudian penggodakan kembali UU pembrantasan Korupsi yang berindikasi terjadinya pengkebirian wewenang Komisi Pembratasan Korupsi.
Menjadi anggota DPR memang merupakan jabatan politis yang banyak diincar oleh orang. Terlepas dari apa yang menjadi motivasi dan latar belakang mereka yang jelas bahwa tidak sedikit seseorang yang telah menjadi anggota DPR, DPRD, kehidupan mereka berubah drastis terlebih-lebih dari segi finansial. Maka sangat wajarlah bila seseoarang Caleg pada Pemilu kemaren berani menghabiskan ratusan sampai dengan milyaran rupiah untuk dapat menjadi anggota di Gedung wakil rakyat. Dan bahkan bila dikalkulasi biaya pengeluaran sewaktu kampanye dan gaji dari seorang anggota dewan bisa minus alias rugi. Tapi Politik bukan matematik, karena pada politik 1+1 = Kesepakatan dengan memerphitungkan kepentingan dan laba rugi dari hal tersebut.
Biaya Pelantikan yang menelan dana milyaran rupih ini tentunya diambil dari rakyat, dan hal ini masih angka kecil, belum lagi biaya-biaya lainnya sewaktu menjalankan fungsinya seperti biaya "jalan-jalan" keluar negari, biaya sidang, tunjangan, dll sebagainya.
Suka tidak suka dengan kenyataan yang ada rakyat hanya dijadikan sebagai jembatan untuk kepentingan mereka keladang uang, rakyat dijadikan buruh yang diberi upah padahal rakyatlah yang memiliki ladang. Setelah diberi upah rakyat kembali diminta upeti dengan pajak, dan bahkan merampok hak-hak rakyat dengan bertopengkan kepentingan umum.
By: Don Sisco.P, SH
Artikel Terkait: Oposisi Rakyat Bersatu
Ketimpampangan Hak dan Kewajiban Rakyat Dan Negara
![[Valid RSS]](http://feedvalidator.org/valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")
1 komentar:
Apa daya, rakyat tidak bisa membela diri ketika dirampok sama "mereka" yang sangat pintar-pintar itu.
Untuk itulah perlu dukungan kaum progresif dan NGO untuk mengorganisasikan mereka supaya "sadar" dan terdidik untuk minimal mengantisipasi kalaupun tidak harus melawan.
Posting Komentar