Gerakan Gulingkan SBY, Perlukah?

Gerakan Gulingkan SBY, Perlukah? - Menjelanng Satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, kembali diterpa isu penggulingan terhadap SBY. Wacana pengulingan ini juga sudah pernah terjadi pada moment 100 hari pemerintahan SBY, dan moment-monet lainya. Akan tetapi isu pemkzulan kali ini lebih bergaung dan lebih diperhitungkan oleh SBY-Boediono, hal ini dtandai dengan banyaknya aksi Counter (reaksi) yang dilakukan oleh Pendukung SBY terutama Partai Demokrat.

Gerakan Gulingkan SBY dipelopri oleh Petisi 28 , yang sudah berapa kali melakukan aksi termasuk menggalang kekuatan melalui jejaring sosial (gerakan Aktivis 98 Turunkan ABY-Boediono) sampai dengan melakukan Demonstrasi. Alasan mereka Karena Rezim SBY telah terang-terangan melanggar UUD 45, khususnya pasal 33 dan tidak mengaplikasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menjalankan Pemerintahannya sehingga dalam kepemimpinannya selama ini telah mengabaikan kepentingan dan kedaulatan Rakyat, Bangsa dan Negara. Serta menjauhkan rakyatnya dari hak utamanya, yakni Hidup Sejahtera, Adil dan Makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Setahun pemerintahan SBY-Boediono memang belum memeberikan kepuasan kepada masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari turunnya popularitas dan tingkat kepuasaan masyrakat terhadap SBY-Boediono yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey.

Tidak terselesaikanya  permasalahan-permasalahan yang memakan perhatian publik seperti Skandal Bank century, Mafia Pajak, rekening gendut Polri, Mafia peradilan ditambah program pro rakyat yang belum nyata membuat ketidak percayaan masyrakat tumbuh, termasuk para konstituen SBY yang sebesar 60 %.

Kegagalan SBY-Boediono dalam kurun waktu setahun ini,  juga dapat kita lihat pada kebijakan luar negeri SBY yang  membuat kita sebagai bangsa Indonesia merasa sangat dikucilkan, penyelesaian kasus penculikan petugas kelautan yang dilakukan oleh Malaysia, ketakutan SBY terhadap Gugatan RMS dibelanda merupakan contoh betapa tidak berwibawanya pemerintahan kita.

Sikap arogansi dari SBY juga sering kita lihat, mulai dari aksi marah-marah, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan seperti tidak menjalan putusan MA tentang UN, mengajukan calon kapolri yang bukan rekomendasi Kompolnas, padahal salah satu jargon politik SBY adalah "jadikan hukum sebagai panglima".

Politik santun dan cerdas yang selama ini menjadi image dari SBY ternyata hanya polesan agar masyrakat simpati, tapi kenyataannya berbeda sekali, wajarlah banyak masyarakat yang bertanya SBY mana janji-janjimu ?

Akumulasi pengamatan objektif kinerja SBY-Boediono diatas tentunya membuat kita berpikir apakah SBY masih layak dipertahankan jadi Pemimpin bangsa ini ?

Terlepas dari apa yang menjadi kepentingan dari perlopr gerakan ini,kita layak memberikan apresiasi , karena control sosial seperti ini sangat perlu bagi kemajuan bangsa ini, agar penguasa tidak menjadi lupa daratan sehingga menjadi otoriter dan lupa pada rakyat. Tinggal bagaimana Pemerintahan SBY-Boediono menyikapi gerakan ini, apakah memposisikan gerakan ini sebagai Aksi kritis destruktif ataukan Aksi Kritis yang Konstruktif dalam kerangka membangun Indonesia menuju lebih baik. Kami tunggu kebijaksanaanmu wahai Presidenku..!!! (Don)

0 komentar:

Berbagi OPINI

Subscribe Bookmark and Share

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 Subscribe in a reader

Yahoo bot last visit powered by Scriptme Google bot last visit powered by Scriptme